Aktivis Menuntut Kasus Novel Menjadi Materi Seleksi Capim KPK

Para kandidat yang mengikuti ujian seleksi calon pimpinan KPK

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil telah menyerukan kasus penyerangan oleh kepala penyidik ​​KPK, Novel Baswedan, kepada bagian dari elemen yang dibahas dalam kandidat KPK untuk periode 2019-2023. .

Kurnia Ramadhana, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan bahwa kasus teror sebuah novel penting telah diangkat untuk menunjukkan komitmen KPK untuk melindungi semua karyawan lembaga di masa depan.

"Novel Baswedan dinobatkan sebagai salah satu masalah kepemimpinan KPK, sehingga kita dapat melihat bagaimana komitmennya untuk melindungi setiap karyawan KPK, termasuk novel," kata Kurnia dalam siaran pers diucapkan pada hari Minggu di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) di Menteng, Jakarta Pusat. / 7).

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan, KPK Pansel Capim dapat meminta para kandidat untuk menyerahkan gagasan mereka mengenai penyelesaian kasus Novel.

Menurutnya, ide penyelesaian kasus yang diselesaikan selama lebih dari dua tahun harus muncul dari kandidat dengan riwayat polisi atau jaksa.

"Bagaimana lembaga manajemen memiliki perlindungan khusus untuk setiap karyawan KPK, bagaimana ia menghapus kasus novel Baswedan itu sendiri," jelas Kurnia.

Di tempat yang sama, direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan bahwa penunjukan kasus Novel sebagai bagian dapat membantu Kanselir KPK untuk memilih kandidat dari lembaga lain untuk waktu sekarang

Menurutnya, materi terkait kasus baru ini penting untuk dicatat komitmen komite KPK dalam penyelesaian kasus baru dan intimidasi karyawan KPK yang kerap terjadi.

"Penting juga untuk mengetahui bagaimana pertanyaan ini dapat ditanyakan (Novel Baswedan)," kata Asfinawati.

Investigasi kasus teroris yang diderita Novel telah diselesaikan selama lebih dari dua tahun di Kepolisian Nasional. Tim investigasi yang dibentuk oleh kepala polisi nasional, Jenderal Tito Karnavian, gagal mengungkap para pelaku setelah enam bulan bekerja sejak Januari 2019.

Amnesty International menyoroti kasus ini selama presentasi di Kongres AS, Kamis (25/7).

Presentasi tersebut dibuat oleh Francisco Bencosme, Pejabat Advokasi untuk Wilayah Asia-Pasifik Amnesty International, di sebuah forum berjudul "Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara: Perspektif Regional" yang diadakan di subkomite Dewan Perwakilan AS tentang Non-Proliferasi dan Non-Proliferasi.

"Di Indonesia, kami mengkampanyekan serangan terhadap para pembela HAM, Novel Baswedan, seorang penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang wajahnya telah disemprot dengan sebotol asam sulfat ", bertanggung jawab atas serangan itu," kata Bencosme.

Bencosme kemudian menjelaskan bahwa selama serangan itu, Novel sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dana proyek kartu ID.

Dia menunjukkan bahwa, ketika diserang, novel tersebut juga berfungsi sebagai ketua serikat KPK dan sangat menentang upaya untuk melemahkan komisi antiracial.

"Selain itu, semua ini menunjukkan budaya impunitas atas pelanggaran HAM yang menimbulkan ancaman terhadap supremasi hukum di Indonesia," katanya.