Masyarakat Miskin Akan Dibangunkan Rusun di Ibu Kota Baru

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. 

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah kemungkinan akan membangun menara perumahan berpenghasilan tinggi yang disubsidi di ibukota baru, Kalimantan Timur.

Setelah menara dibangun, MBR dapat mengajukan permohonan kepemilikan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang berlaku untuk program satu juta perumahan. Program FLPP menawarkan tingkat bunga pembayaran yang lebih rendah daripada hipotek konvensional dan syariah.

Selain itu, pembayaran nominal umumnya lebih rendah dan diperbaiki sampai berakhirnya jangka waktu nama samaran. Sederhananya ada batas gaji penggugat dilihat oleh pemerintah. Saat ini, batas gaji kandidat FLPP adalah sekitar Rp3 juta hingga 7 juta per bulan.

"Ini tidak diberikan, tetapi mungkin terlihat seperti apartemen dengan fasilitas FLPP. Tidak (house roll)," kata Basuki kepada kompleks istana kepresidenan di Jakarta pada hari Rabu 11/11.

Meskipun demikian, Basuki belum dapat memberikan perkiraan jumlah putaran yang akan disiapkan untuk mengakomodasi MBR di ibukota baru. Namun, ia memperkirakan bahwa jumlah perumahan akan lebih tinggi dari ASN (Aparat Sipil Negara) yang telah pindah ke ibukota baru.

"Jika ASN memiliki sekitar 800.000 orang dikalikan dengan jumlah, sebuah keluarga membutuhkan berapa banyak layanan kutipan (penyedia layanan), mungkin 3 hingga 5 orang bertambah banyak," katanya.

Menurutnya, kandidat yang masuk jenis MBR adalah pekerja yang bekerja di warung makan, restoran, bengkel dan lainnya. "Pasti ada beberapa komunitas di sekitar, dia pasti butuh rumah," katanya.

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang, mengatakan bahwa ia melanjutkan koordinasinya dengan Menteri PUPR mengenai persyaratan lahan untuk pendudukan oleh MBR. Bahkan dalam kasus ini, Sofyan tidak dapat membagikan perkiraan jumlah lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah untuk MBR.

"Perencanaannya masih diMenteriPUPR. Sedang dihitung juga oleh Bappenas, seberapa banyak yang akan pindah dan yang butuh hunian di sana," katanyakepada Beritaterkini.com.

Sebelumnya, Sofyan mengatakan pemerintah akan menjual pemanfaatan lahan di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur dengan harga nol rupiah per meter. Syaratnya, lahan tersebut digunakan untuk mendirikan rumah bagi MBR
"Bisa harga dari nol rupiah untuk rumah kepentingan orang miskin sampai harga yang sesuai dengan biaya pengembangan, karena negara tidak cari keuntungan di situ," terangnya.