Papua Memanas, Menlu Kumpulkan Diplomat Asing

Menlu RI, Retno Marsudi, mengumpulkan perwakilan dan diplomat negara asing di Jakarta untuk menjelaskan situasi di Papua yang memanas beberapa pekan terakhir.

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan di Jakarta bahwa ia telah mengumpulkan perwakilan dan diplomat dari negara-negara asing untuk menjelaskan situasi di Papua, yang telah menghangat dalam beberapa pekan terakhir.

"Tugas para diplomat adalah untuk menjelaskan situasi di negara kita, termasuk apa yang terjadi di Papua, sehingga Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan pertemuan informasi untuk para diplomat asing di Jakarta pada 1 September, "kata Retno pada rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (9/5).

Pada pertemuan tersebut, Bapak Retno menekankan bahwa para diplomat Indonesia akan tetap mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk provinsi Papua, di panggung dunia.

Menurutnya, Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Tugas diplomat Indonesia di luar negeri, katanya, adalah "melampirkan kedaulatan Republik Indonesia".

"Jadi, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemisahan, itu sudah menjadi garis merah bagi kita semua," kata Retno.

Retno membuat pernyataan ini dalam dengar pendapat di hadapan Komite Dewan Perwakilan I dengan Menteri Pertahanan, Ryamyzard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informasi, perwakilan Badan Intelijen dari Negara (BIN) dan TNI.

Pertemuan tersebut berfokus pada situasi di Papua dalam beberapa minggu terakhir, di mana serangkaian acara telah berlangsung sejak 19 Agustus.

Kerusuhan itu diduga dipicu oleh insiden pengepungan di asrama mahasiswa non-Yahudi dan penangkapan sejumlah siswa di Surabaya dan Malang pada 18 Agustus.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura dilaporkan dibakar oleh kerumunan demonstran pekan lalu. Kerusuhan juga terjadi di depan kantor direktur Deiyai, menewaskan beberapa warga sipil.

Sejak itu, seruan untuk referendum terus beresonansi dengan kelompok Papua pro-kemerdekaan, termasuk Ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang dituduh oleh pemerintah sebagai otak yang bertanggung jawab atas kerusuhan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, telah menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Papua, khususnya kematian sejumlah warga dan anggota pasukan keamanan. selama acara berlangsung.

"Ini adalah bagian dari tren yang telah kita saksikan sejak Desember 2018 dan kita telah membahas keprihatinan kita dengan pihak berwenang Indonesia, dan seharusnya tidak ada ruang untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara yang demokratis dan beragam," katanya. Bachelet.