Gerindra Tidak Ingin Sektor Swasta Berpartisipasi Dalam Proyek Ibu Kota Baru

Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo meminta pemindahan ibu kota negara yang baru ditanggung penuh oleh APBN, bukan oleh swasta

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Partai Gerindra telah meminta dana untuk memindahkan ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur, di utara Penajam Paser dan Kutai Kartanegara, 100% APBN. Pendanaan tidak boleh diserahkan ke sektor swasta.

Itulah yang dikatakan Edhy Prabowo, presiden partai Gerindra.

"Gerindra menginginkan 100% dari uang publik," kata Edhy kepada wartawan di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta pada Selasa (27/08).

Edhy meminta sektor swasta untuk berpartisipasi hanya dalam pengembangan sektor pendukung lainnya. Menurut Edhy, relokasi modal terkait dengan kedaulatan negara, sehingga pengembangan sektor-sektor penting tidak boleh diserahkan kepada sektor swasta.

Edhy juga meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan transfer modal nasional. Menurutnya, studi yang menyeluruh diperlukan sebelum melaksanakannya.

Selain itu, proyeksi biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp466 miliar. Par yang relatif besar.

"Studi-studi di PDN sendiri belum dibahas, kita perlu memperdalam pemeriksaan relokasi ibukota, terutama kemungkinan bencana, ketersediaan air", dia menyatakan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dana yang dibutuhkan untuk merelokasi modal nasional berjumlah Rp466 miliar. Namun, hanya sebagian kecil dari dana ini yang ditanggung oleh GNP.

"Itu dari APBN akan hanya 19%," katanya.

Sementara itu, kebutuhan pendanaan lain akan dicari dari sumber lain, seperti dana swasta dan dana negara. Pengembangan modal nasional baru juga akan dilaksanakan melalui program kemitraan antara entitas pemerintah dan komersial.

Jokowi mengatakan bahwa relokasi ibukota sekarang mendesak karena beban Jakarta dan Jawa menjadi lebih berat. Namun, dia tidak menyalahkan Jakarta.

"Kita tidak bisa terus meninggalkan beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat, dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas dan udara yang sudah parah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, juga telah menyatakan dukungannya terhadap proyek untuk merelokasi ibukota nasional. Namun, dia memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Prabowo mengingat masalah utama atau masalah primer yang perlu diselesaikan secara menyeluruh sebelum pindah ke ibukota. Tugas utama negara, kata Prabowo, adalah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi untuk pertahanan dan keamanan.

Semua masalah ini harus diselesaikan sebelum pindah ke ibukota, yang tentunya akan membutuhkan banyak tenaga dan dana.

"Semua masalah di atas adalah masalah utama kita sebagai bangsa dan negara," katanya.