Malaysia Bidik Proyek Besar jika Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Istana Negara Malaysia

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Pemerintah Malaysia telah mempertimbangkan sejumlah proyek infrastruktur jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mentransfer modal dari Jakarta ke Kalimantan. Proyek ini nantinya akan fokus pada pasokan listrik dan jalan transnasional.

Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Kebudayaan, Pariwisata, Seni, Pemuda dan Olahraga Negara Sarawak, mengatakan berita kepindahan dari ibu kota Jakarta ke Kalimantan adalah berita baik. Menurutnya, Sarawak dapat mengambil manfaat secara ekonomi dari keputusan Presiden Jokowi.

"Jika rencana pemindahan ibukota Indonesia benar-benar terwujud, hal itu bakal membawa keuntungan ekonomi bagi Sarawak dan Sabah yang bertetangga dengan Kalimantan," kata Hamzah, seperti dilansir New Straits Times, Jumat (16/8).

Hamzah mengatakan bahwa Malaysia dapat menjual listrik, jika menghasilkan surplus, dari pembangkit listrik tenaga air Bakun di Belaga kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintah kedua negara pada akhirnya dapat mengembangkan proyek lintas batas dan bandara bersama yang bertujuan untuk meningkatkan transportasi.

"Rencananya benar-benar visioner, tetapi bagaimanapun, kami tidak berani berspekulasi, kami akan terus mempersiapkan, ini seperti pasar yang tidak stabil, dan ide-ide seperti ini dapat mempengaruhi industri," kata Hamzah.

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Baru Bian juga memuji rencana Jokowi untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan. Jika rencana itu terealisasi, ia mengatakan siap bekerja di proyek jalan tol Trans Kalimantan yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Kalimantan ke Brunei Darussalam.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, adalah wilayah yang paling siap untuk menjadi ibukota baru dalam hal wilayah. Namun, menurutnya, banyak faktor yang harus diperhitungkan untuk mengubah daerah menjadi modal untuk menggantikan DKI Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) menargetkan pengembangan infrastruktur baru ibukota (groundbreaking) mulai tahun 2021.

Pemerintah memastikan bahwa ia menggunakan anggaran negara (APBN) sekitar Rs 93 triliun untuk membangun modal baru di pulau Kalimantan. Jumlahnya akan berasal dari alokasi anggaran negara tahun berjalan