Menhub Pastikan Ojek Online Tak Kena Aturan Ganjil Genap di DKI

Ojek Online

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, telah memastikan bahwa perpanjangan kebijakan kendaraan bermotor ke DKI Jakarta tidak berlaku untuk Ojeg Online, seperti Gojek Indonesia dan Rebut Indonesia.

"Ini seharusnya tidak (online, ojek) tidak (dikenakan ekspansi reguler)," kata Budi kepada kompleks istana kepresidenan di Jakarta, Rabu (7/8).

Budi mengungkapkan bahwa lembaganya akan mengevaluasi ekspansi eksperimental kebijakan menyetarakan kendaraan, bahkan sebagian besar mobil, melintasi jalan utama ibukota. Ini dilakukan setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta (Pemprov) dan Otoritas Transportasi DKI Jakarta.

"Kami sudah berkoordinasi, tetapi kami akan mengevaluasi mana yang terbaik, saya belum menerima informasi maksimal, tetapi hari ini kami akan tutup," katanya.

Evaluasi ini, lanjutnya, akan melibatkan pengujian pengujian, melakukan penelitian dengan pengguna kendaraan dan mengumpulkan kontribusi dari berbagai pihak terkait. Saat ini, Budi telah menerima sejumlah kontribusi dari masyarakat mengenai Rencana Nomor Ganjil.

Bahkan dalam kasus ini, kontribusi yang diterima sementara hanya dapat diperhitungkan oleh kementerian. Sementara itu, dia mengatakan tidak ada kontribusi dan keluhan dari pelaku bisnis.

"Para pelaku ekonomi tidak melakukannya, tetapi ada sejumlah orang yang mentransmisikan, tetapi kami melihat individu ini, yang memberikan kontribusi yang mewakili, bukan kami ambil secara acak," jelasnya.

Meskipun persidangan belum berjalan, Budi menyediakan kotak untuk apa yang akan dinilai. Ini terutama melibatkan waktu dan jalan.

"Adapun waktu, jika pagi dan sore, semuanya baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan hari Sabtu dan Minggu, rute apa yang harus lebih baik atau tidak, sehingga orang tersebut memiliki pilihannya, "jelasnya.

Budi berharap kebijakan ini akan terus memberi manfaat lebih dan diimplementasikan dengan bijak. Misalnya, kurangi kemacetan dan polusi di ibukota.

"Ya, kami harap begitu, tetapi kami juga harus bijaksana tentang aspirasi rakyat," katanya.