Penyidik ​​PBB Sindir Suu Kyi, Mengenai Rohingya

Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Penyelidik Khusus Hak Asasi Manusia PBB Yanghe Lee mencemooh sikap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, yang ia anggap sebagai "wanita pencuci "Dalam kasus penganiayaan terhadap Rohingya. Dia meminta Suu Kyi untuk tidak menutup matanya dan menelan informasi sejauh ini dari anak buahnya tentang perawatan Rohingya.

"Dia harus mengambil tindakan dan mulai berbicara tentang perawatan Rohingya yang telah menderita selama bertahun-tahun," kata Lee kepada AFP, Rabu (9/4).

"Waktunya telah tiba baginya untuk berbicara dan mulai memanggil mereka Rohingya," kata Lee.

Sejauh ini, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Mereka menyebut Rohingya julukan "Bengali" dan menganggapnya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Lee, seorang profesor di sebuah universitas di Seoul, Korea Selatan, dilarang memasuki Myanmar karena kritik pedas. Dia juga tidak ragu-ragu untuk menyindir Presiden Moon Jae-in, yang dianggap ditutup matanya karena pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

"Di masa lalu, presiden kita adalah pembela hak asasi manusia, tapi saya khawatir dia tidak banyak bicara tentang hak asasi manusia," kata Lee.

Korea Selatan saat ini adalah investor terbesar keenam di Myanmar. Menurut Lee, ia menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan menutup mata dan bahkan "secara tidak langsung" berpartisipasi dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas Myanmar.

"Saya pikir itu memalukan bagi Korea Selatan untuk menjadi di antara negara-negara yang mengutamakan kepentingan ekonomi daripada penderitaan rakyat," kata Lee.

Suu Kyi di masa lalu adalah kepribadian pro-demokrasi di Myanmar. Dia bahkan menghabiskan bertahun-tahun di bawah tahanan rumah untuk rezim junta Burma, tetapi berhasil mendapatkan Hadiah Perdamaian Nobel.

Pada 2015, setelah pencabutan tahanan rumahnya, Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memenangkan kemenangan besar dalam pemilihan Myanmar. Namun, selama dia adalah anggota pemerintah, bibirnya ketat dan dia masih menghindari berbicara tentang penganiayaan Rohingya.

Akibatnya, lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh untuk melarikan diri dari pembantaian yang dilakukan oleh pihak berwenang dan kelompok-kelompok Buddha radikal di Myanmar.

Pada bulan Juli, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada komandan angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, serta sejumlah perwira yang dicurigai terlibat dalam pembantaian Rohingya. Sementara Suu Kyi masih mengudara, reputasinya sebagai aktivis pro-demokrasi masih bisa diperdebatkan.