Polda Maluku Utara Kembali Mengirim 100 Brimob ke Papua

Satuan Brimob

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Kepolisian Daerah Maluku Utara mengirim 100 orang dari Brimob dan 10 dari Gegana atau personel penjinak bom ke provinsi Papua hari ini (2/9). Pengiriman anggota dilakukan untuk membantu mengelola situasi keamanan di Papua.

Diketahui bahwa Kepolisian Daerah Maluku Utara mengirim 100 orang dari Brimob ke Papua pada 22 Agustus.

Kepala Komisaris Polisi Lukas Akbar Abriari, Kepala Kepolisian Maluku Utara, memimpin pembebasan staf yang dikirim ke Papua. Pembebasan itu terjadi di markas Brigade Mobil Kepolisian Daerah Maluku Utara di Ternate.

Lukas mengatakan bahwa pengiriman personel dilakukan atas perintah Mabes Polri. Dia mengingatkan staf Maluku utara Brimob untuk mematuhi perintah para pemimpin di Papua.

"Karena mereka adalah anggota BKO (Bantuan Kontrol Operasional), kontrol dilakukan di unit lokal," katanya, Senin (2/9).

Dia juga meminta staf untuk tidak bertindak secara individu. Semuanya harus sesuai dengan urutan yang diberikan.

"Karena mereka semua adalah persatuan," katanya.

Sementara itu, kepala polisi Maluku Utara, Satbrimob Kombes, Pol Budi Satrijo, meminta staf untuk dikirim ke Papua karena takut. Setiap staf juga harus mematuhi prosedur operasi standar (SOP) yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan di Papua.

Peluru yang runcing, kata Budi, tidak bisa digunakan. Staf hanya dapat menggunakan amunisi hidup dalam keadaan tertentu, misalnya, ketika anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang.

"Tidak perlu khawatir, jadi kami menggunakan gas air mata, peluru kosong dan karet, dan kami juga membawa peluru tajam, tetapi di bawah komando komando batalion, ketika kami sampai di OPM kami akan menggunakannya, "jelasnya.

Ini adalah pengiriman pasukan yang kedua. Setelah kerusuhan yang meletus di Papua pada pertengahan Agustus. Kepolisian Daerah Maluku Utara telah mengirim 100 orang ke Brimob pada 22 Agustus.

Sejumlah acara telah berlangsung di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus. Mereka tidak menerima ungkapan rasisme yang ditujukan terhadap pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Aksi di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat berhenti hanya sekitar dua minggu. Penduduk menginginkan proses hukum yang ketat terhadap orang yang melempar rasisme.

Baru-baru ini, pasukan keamanan mengatakan bahwa atmosfer secara bertahap kondusif. Namun, rumor beredar bahwa akan ada lebih banyak aksi di Manokwari, Papua Barat, hari ini Senin (2/9).

Kepala Grand Arfak, Dominggus Mandacan, meminta orang untuk tidak melakukan kerusuhan. Pertemuan itu diminta untuk tidak mengakhiri dengan tindakan anarkis.

"Demonstrasi damai diizinkan, tetapi jika ada kaum anarkis yang menghancurkan dan membakar fasilitas pemerintah dan komunitas, pelaku mereka siap untuk memikul tanggung jawab mereka, dan proses pengadilan akan berlanjut," kata Mandacan, gubernur Papua Barat. , dikutip Antara, Minggu (1/9).