Amendemen UUD 1945 Disebut Ancam Kaderisasi Pemimpin Baru

Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi menilai amendemen UUD 1945 berpotensi membuat pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, bukan oleh rakyat secara langsung

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe),Inisiatif Veri Junaidi, menilai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan kembali Pedoman Kebijakan Luas (GBHN), yang dapat mengancam regenerasi pemimpin baru dalam pemilihan presiden 2024. Hal ini bisa terjadi karena MPR sekali lagi merupakan lembaga top.

Jika ini masalahnya, presiden akan dipilih kembali oleh MPR. Bukan oleh orang secara langsung.

"Kami menyesal bahwa ide-ide yang berakhir dengan pemilihan dipilih secara tidak langsung, karena apa?" Pemilihan umum 2024 adalah saat yang tepat bagi negara untuk mendapatkan tokoh-tokoh politik baru, "kata Veri dalam debat" Amandemen Konstitusi , populer atau memperjuangkan kekuasaan "di Gondangdia, Jakarta, Rabu (14/8).

Veri menyayangkan jika itu benar-benar terjadi. Padahal, tokoh-tokoh senior seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Prabowo Subianto, dan Jokowi sudah hampir pasti tak bisa lagi untuk kembali berkompetisi.

Veri juga mengatakan pemilihan pemimpin secara langsung merupakan pakem terbaik saat ini. Dia berasumsi demikian karena sejauh ini berhasil melahirkan beberapa tokoh yang tidak berasal dari dinasti politik, seperti Jokowi dan Tri Rismaharini.

"Mengapa mereka begitu khawatir? Mungkin ini benar-benar ancaman bagi politik dinasti, terhadap elit politik. Pemilihan langsung memberikan ruang bagi kepribadian baru untuk muncul di luar elit politik", dan dia menyatakan.

Dalam diskusi yang sama, direktur Universitas Andalusia PUSaKO Feri Amsari mempresentasikan amandemen yang diusulkan pada UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN yang bertanggung jawab atas kepentingan politik. Menurutnya, elit politik tentu ingin mengendalikan kebijakan pemerintah melalui perpanjangan MPR.

"Diduga ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban presiden kepada GBHN, sehingga GBHN memiliki instrumen untuk mengendalikan presiden," katanya.

Sebelumnya, wacana adopsi ulang GBHN berkembang dan menjadi debat publik. Pidato memanas ketika Kongres PDIP ke-5 menghasilkan 23 sikap politik, salah satunya adalah amandemen UUD 1945 GBHN.

Pidato menuai keuntungan dan kerugiannya. Organisasi masyarakat sipil menolak karena mereka seharusnya menginspirasi semangat Orde Baru. Namun pemerintah menyambut baik hal itu.

"Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/8).