Di PBB, Indonesia Tegaskan Mustahil Ulangi Referendum Papua

Dubes RI untuk PBB, Hasan Kleib, menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin mengulang referendum Papua. 

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Indonesia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengulangi referendum di Papua. Duta Besar Indonesia untuk PBB, Hasan Kleib, membuat konfirmasi langsung ini selama debat publik di Jenewa, Swiss.

"Mengenai masalah aspirasi referendum, Duta Besar Kleib mengkonfirmasi bahwa referendum diadakan pada tahun 1969 dan bahwa hasilnya telah disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2504/1969", diumumkan Jumat (13/9) siaran pers Perwakilan Tinggi Indonesia di Jenewa. .

Deklarasi berlanjut: "Sesuai dengan hukum internasional, referendum dilakukan secara legal dan definitif dan, oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengulanginya di mana pun."

Hasan membuat pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan melalui Twitter selama debat publik untuk negara-negara anggota Dewan HAM PBB di masa depan.

Pertanyaan tentang jejaring sosial juga mencakup jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua, terutama setelah insiden rasis yang memicu protes massa di pulau paling timur Indonesia. .

"Insiden pidato rasis yang kemudian menyebabkan protes dari era anarkis secara profesional dan damai dikuasai oleh pasukan keamanan, dan menekankan perlunya memperhatikan keseimbangan antara kebebasan ini dan melindungi kepentingan masyarakat luas, "kata Hasan.

Sejauh ini, polisi telah menangkap dan menyebutkan 85 tersangka terkait kerusuhan di Papua, termasuk FK dan AG, yang bertindak sebagai aktor lapangan. Mereka adalah anggota Universitas BEM Cendrawasih.

Polisi menemukan bahwa AG dan FK diduga telah memindahkan massa dan karakter yang dikelompokkan ke dalam Aliansi Siswa Papua (IPK).

Menurut Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, kepala kantor informasi publik kepolisian, dua perusuh di Jayapura, Papua, menjalin komunikasi dengan Benny Wenda, yang saat ini tinggal di Inggris.

Kepala polisi nasional, Jenderal Tito Karnavian, juga menyebut Benny Wenda sebagai aktor di balik demonstrasi dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Benny terus menyerukan referendum kemerdekaan Papua dan mendesak masyarakat internasional untuk membantunya dalam usahanya.

Di tengah kekacauan ini, Indonesia hadir untuk periode 2020-2022 dari Dewan HAM PBB. Dalam pemilu, Indonesia akan bersaing dengan Irak, Korea Selatan, Jepang, dan Kepulauan Marshall untuk mendapatkan empat kursi di kawasan Asia-Pasifik.

Retno mengatakan Indonesia membutuhkan setidaknya 97 suara untuk dipilih ke Dewan HAM PBB oleh perwakilan dari negara-negara Asia-Pasifik. Pemungutan suara akan berlangsung pada 16 Oktober di Markas Besar PBB di New York.