Indonesia Respons Pernyataan Dua Negara soal Papua di HAM PBB
 |
| Kerusuhan di Jayapura |
Masalah ini diangkat oleh kedua negara pernyataan bersama datang selama sesi terakhir dari hak asasi manusia PBB oleh Vanuatu Perwakilan Tetap di Jenewa, 17 September 2019 Sumbue Antas.
Dalam pernyataan itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga menyebutkan Indonesia masih belum memberikan akses kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Papua.
Kedua negara itu mengaku Melanesia dugaan kekhawatiran berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan diskriminasi rasial.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim Duta Besar di Jenewa Hasan Kleib percaya bahwa rasisme dan diskriminasi tidak memiliki tempat dalam pluralistik demokratis Negara Indonesia.
Dia mengatakan pemerintah juga telah membuat sejumlah langkah dalam menangani kasus rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, termasuk penerapan hukum dengan pendekatan rekonsiliasi.
"Pemerintah Indonesia telah dan akan terus mengambil langkah-langkah agar hak-hak dan kebebasan warga negara Indonesia, termasuk di Papua dilindungi," kata Hasan, Kamis (19/9).
Selain itu, tambahnya, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi kebebasan berekspresi dalam keputusan untuk mengangkat pembatasan di Internet sementara 4 September 2019.
Adapun KTHAM merencanakan kunjungan, Wakil Tetap Indonesia di Jenewa mengatakan bahwa selama kunjungan KTHAM Ra'ad Zeid Al-Hussein (KTHAM sebelumnya) di Indonesia pada bulan Februari 2018, pemerintah Indonesia telah secara terbuka mengundang untuk mengunjungi Papua untuk melihat secara langsung kondisi di sana.
Namun, karena padatnya jadwal KTHAM Zeid, dia mendelegasikan rencana kunjungan ke Kantor Wilayah KTHAM di Bangkok.
"Pemerintah Indonesia dan perwakilan dari pusat Bangkok KTHAM lanjut mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan sesuai dengan waktu dan parameter yang disepakati. "
No comments