Mantan Penasihat SBY Pilih Pendidikan Ketimbang Ibu Kota Baru

Emil menilai anggaran pemindahan ibu kota bisa digunakan untuk peningkatan kualitas SDM.

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Emil Salim, mantan presiden dewan penasehat kepresidenan (Wantimpres) dari masa keenam Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan berbagai penggunaan anggaran baru yang berbeda. relokasi. Sebelumnya, diperkirakan bahwa relokasi modal baru membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun.

Profesor di Universitas Indonesia itu ingat bahwa anggaran yang digunakan untuk relokasi modal juga dapat digunakan untuk masalah lain yang lebih mendesak. Salah satunya adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

"Jika kita menggunakan Rp466 triliun untuk membangun ibu kota, kita tidak bisa menggunakan Rp466 triliun untuk membangun pendidikan di Indonesia timur dan seterusnya," kata Emil kepada CNNIndonesia.com, Minggu (8 Juni). / 18).

Bahkan, lanjutnya, Indonesia menghadapi era bonus demografi di mana populasi usia produksi melebihi usia non-produksi. Jika Indonesia tidak siap, itu akan terbebani di masa depan.

"Tidakkah kemungkinan meningkatkan jumlah anak muda sekali dalam sejarah populasi negara berarti bahwa kita terbiasa mendidik pengembangan sumber daya manusia yang melimpah?", ujarnya.

Selain itu, profesor di Universitas Indonesia (UI), yang juga menjabat sebagai menteri di berbagai sektor pada saat presiden kedua Indonesia, Soeharto, juga ingat bahwa perpindahan ibukota selanjutnya akan meningkatkan biaya perusahaan Indonesia. Alasannya adalah para pemain ekonomi harus bolak-balik mengelola lisensi Kalimantan, yang seharusnya menjadi lokasi ibukota baru.

Sebelumnya, Jokowi telah memastikan bahwa relokasi modal tidak membebani anggaran dan pengeluaran negara (APBN), bahkan jika itu membutuhkan biaya yang signifikan. Karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.

"Saya katakan kepada Menteri Keuangan bahwa kami berharap tidak membebani anggaran negara, tetapi kami telah menyiapkan anggaran untuk dilalui," katanya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro turut mengonfirmasi pernyataan kepala negara. Ia mengatakan penggunaan APBN hanya akan mencapai Rp93 triliun dari total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota yang berkisar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun.

Sementara sisanya, ditutup oleh kerja sama antara pemerintah dan swasta serta swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para BUMN dan swasta, katanya, bisa menutup kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, misalnya perumahan, pusat perbelanjaan, dan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan 'tukar guling' aset negara yang ada di DKI Jakarta untuk pembangunan ibu kota baru. Ia memperkirakan 'tukar guling' aset bervaluasi hingga Rp150 triliun.