Kemlu Harap Raksasa Digital Bantu Sebarkan Perdamaian

Menlu Retno Marsudi berharap raksasa teknologi seperti Google, Facebook, Instagram, dan Twitter membantu menangkal ekstremisme hingga terorisme. 

Berita terkini Jakarta, Indonesia - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap bahwa negara-negara di kawasan Asia-Pasifik mendesak raksasa teknologi seperti Google, Facebook, Instagram dan Twitter untuk memerangi ekstremisme melawan terorisme. Dia khawatir bahwa manfaat teknologi digital secara bertahap akan menjadi negatif.

"Kita perlu menekan raksasa teknologi seperti Facebook, Google, Instagram dan Twitter untuk membantu menyebarkan pesan perdamaian terhadap ideologi terorisme dan ekstremisme," kata Retno pada konferensi pers. Pembukaan Konferensi Regional tentang Diplomasi Digital di Jakarta, Selasa (10/09).

Menurut Retno, negara-negara, terutama yang berada di kawasan Asia-Pasifik, harus mampu memimpin sektor teknologi untuk membuat forum penyebaran pesan toleransi dan perdamaian online. Karena, menurut dia, kecepatan penyebaran informasi di era digital memungkinkan setiap pihak dan setiap individu untuk menyebarluaskan informasi, termasuk berita palsu yang dapat menimbulkan konflik.

"Di sinilah pemerintah, melalui diplomasi, harus dapat membuat media sosial dan platform online berkontribusi pada kekerasan ekstremisme dan terorisme," kata Retno.

Retno mengatakan Indonesia berencana membuat aplikasi untuk memonitor semua berita terkait masalah atau krisis di suatu negara. Aplikasi ini diharapkan untuk menunjukkan liputan media tentang isu-isu spesifik dan informasi yang diperoleh dari semua perwakilan Indonesia di seluruh dunia.

Cecep Herawan, direktur jenderal informasi dan diplomasi publik di Kementerian Luar Negeri, mengatakan Indonesia akan bekerja sama dengan Pulse Lab, salah satu badan PBB, untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan oleh Pulse Lab mampu merekrut sejumlah besar informasi.

"Misalkan nanti ada krisis di suatu negara, kita dapat membandingkan informasi yang diperoleh dari laporan media dan juga apa yang telah dilakukan perwakilan Indonesia di negara ini tentang krisis tersebut," kata Cecep.

Namun demikian, Cecep mengatakan bahwa pembuatan aplikasi ini masih merupakan inisiatif dan belum direncanakan. Karena itu diperlukan diskusi lebih lanjut dengan pihak dan kementerian terkait lainnya.